Spoiler:

Komite Normalisasi pimpinan Agum Gumelar mencoba membuka kembali peluang empat bakal calon yang telah dibatalkan Komite Banding dan secara jelas dilarang FIFA maju lagi. Ada apa?


Agum berencana menemui Presiden Federasi Asosiasi Sepakbola Internasional (FIFA) Sepp Blatter di markas otoritas sepakbola dunia di Zurich, Swiss, 19 April ini. Salah satu hal yang ingin “diklarifikasi” kepada Tuan Blatter ialah perihal tidak bolehnya Kepala Staf TNI AD jenderal George Toisutta, pengusaha Arifin Panigoro, dan Nirwan Dermawan Bakrie dicalonkan kembali.
Komite Normalisasi tidak merasa perlu mengklarifikasi larangan serupa terhadap satu bakal calon lainnya, yakni Nurdin Halid. Komite sudah menutup pintu buat Nurdin Halid maju lagi dengan menerapkan persyaratan sebagaimana diatur dalam Statuta FIFA.
Persyaratan itu ialah berusia minimal 30 tahun, aktif di persepakbolaan sekurang-kurangnya lima tahun, dan tidak pernah atau sedang tersangkut perkara pidana. Poin terakhir itulah yang membentengi PSSI dari come back-nya Nurdin yang telah dua periode (2003-2007 dan 2007-2011) menjadi ketua umum induk organisasi sepakbola nasional itu.
Di tubuh Komite, terpapar perbedaan pandangan soal status bakal calon yang pencalonan mereka telah dibatalkan oleh Komite Banding pada 25 Feburari 2011 itu. Agum dan anggota lain komite bentukan FIFA itu, termasuk Siti Nurzanah, menyatakan masih mau menanyakan lagi kepada FIFA soal kemungkinan tiga bakal calon tersebut diajukan kembali dalam pencalonan ketua umum PSSI 2011-2015.
Anggota lainnya, seperti Joko Driyono, menyatakan masalah tersebut tidak menjadi pembicaraan serius di Komite. "Tugasnya (KN) adalah melaksanakan amanat FIFA, bukan untuk membuat sesuatu yang justru melawannya," terang Joko saat ditanya sikap KN mengenai masalah tersebut, Jumat (8/4/2011).
Dalam surat penunjukan Agum Gumelar sebagai ketua Komite Normalisasi dan tujuh orang lainnya sebagai anggota pada 4 April 2011, FIFA secara jelas dan tegas menyebutkan empat orang tersebut tidak boleh lagi diajukan sebagai calon ketua umum PSSI 2011-2015.
Dalam surat tersebut, FIFA menugaskan Komite Normalisasi mengambilalih tugas kepengurusan PSSI dan menyiapkan kongres pemilihan ketua umum, wakil ketua umum, dan sembilan anggota anggota Komite Eksekutif atau Pengurus PSSI 2011-2015. Kongres itu akan digelar 20 Mei nanti dan sejak Selasa (12/4/2011) hingga Minggu (17/4/2011), Komite membuka pendaftaran bakal calon pengurus PSSI 2011-2015.
Mantan Ketua Komite Banding Tjipta Lesmana mempertanyakan motivasi Agum Gumelar dan anggota Komite berupaya memunculkan kembali peluang bakal calon yang telah dibatalkan dan dilarang oleh FIFA itu. Dia menilai langkah itu diskriminatif alias tidak fair dan menuding Letnan Jenderal purnawirawan bekas Komandan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) itu punya agenda terselubung menggolkan George Toisutta menjadi ketua umum PSSI 2011-2015.
“Saya selaku mantan Ketua Komite Banding mempertanyakan apa motivasi Agum menggugat keputusan Komite Banding itu dan membicaraannya dengan FIFA di Zurich. Tampaknya, Agum memiliki misi mengegolkan George Toisutta sebagai ketua umum PSSI 2011-2015,” kata Tjipta kepada INILAH.COM, rabu (13/4/2011).
Sebelumnya, Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Usia Muda Rahim Soekasah juga mengharapkan semua pihak, termasuk Komite, mengikuti garis arahan FIFA yang sudah jelas itu.
“Sudahlah, tidak usah ribut-ribut lagi. Kita ikuti saja sesuai dengan arahan FIFA. Semua pihak harus legowo menerimanya demi persepakbolaan nasional,” kata Rahim.
Dia menilai suasana saat ini sudah reda dan kondusif, terutama setelah FIFA mengambilalih PSSI dengan membentuk Komite Normalisasi. Rahim mengingatkan semua pihak seharusnya bersyukur karena FIFA mengambil langkah bijak dengan tidak memberikan sanksi pembekuan terhadap Indonesia. Dia menilai keputusan FIFA itu sebagai jalan tengah yang fair bagi semua pihak.
Secara konstitusional dan moral, upaya Komite “melobi” FIFA itu memang tidak punya pijakan yang kokoh. Secara konstitusional, FIFA sebagai otoritas sepakbola tertinggi di dunia telah tegas dan jelas menyebut dan melarang keempat nama tersebut diajukan kembali dalam bursa calon ketua umum PSSI 2011-2015.
Secara moral, keempatnya juga semestinya sudah tidak perlu lagi “diperjuangkan” oleh Komite yang dibentuk atas mandat FIFA itu. Sangat ironi sekaligus menimbulkan tanda tanya ada apa gerangan jika kemudian Komite mempertanyakan larangan yang jelas-jelas disebutkan dalam surat mandat tertanggal 4 April 2011 itu. Apalagi, yang akan mereka “perjuangkan” itu mengerucut pada tiga nama saja.
Bukankah tugas utama yang dimandatkan FIFA kepada Komite ialah mempersiapkan kongres pemilihan pengurus PSSI 2011-2015? Bukankah mandat Komite ialah memastikan siapapun di luar empat nama tersebut boleh mencalonkan diri asal didukung oleh minimal satu anggota PSSI dan memenuhi syarat administratif yang ditetapkan? Bukankah soal mendaftar dan mencari dukungan itu urusan para kandidat serta anggota atau pemilik suara PSSI di luar Komite Normalisasi?
Secara moral, keempat itu juga semestinya tidak lagi digadang-gadang ke bursa pencalonan pengurus PSSI 2011-2015. Nurdin sudah jelas terjegal persyaratan status tidak pernah tersandung kasus pidana. Nurdin pun telah menyatakan siap mundur dan tidak mencalonkan lagi.
Demikian pula Nirwan yang tegas menyatakan siap lengser keprabon dan ingin mengurus penyiapan dan pembinaan bibit muda yang di masa depan diharapkan memperkuat skuad Merah Putih. Nirwan tengah menyiapkan Akademi Sepakbola berstandar internasional di Jonggol, Bogor, Jawa Barat, yang dilengkapi sport science center dan akan mulai beroperasi Juli 2012. Dia tampaknya ingin lebih banyak berkiprah menyiapkan tim nasional.
Arifin secara etika juga tidak layak dicalonkan setelah kiprahnya menggagas dan melaksanakan kompetisi sempalan Liga Primer Indonesia (LPI). Dia telah memberikan contoh kurang etis meskipun mungkin pengusaha nasional dan mantan politisi itu punya niat baik. Orang besar sekapasitas dia mestinya menempuh cara konstitusional yang dibenarkan oleh FIFA dalam menggulirkan suatu kompetisi seperti halnya ketika dia berkiprah dan mendukung penuh Liga Medco.
Sementara itu, George Toisutta secara moral seharusnya menyatakan mundur atau tidak bersedia dicalonkan sebagai pertanggungjawaban atas kegagalannya mencegah campur tangan tentara yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai upaya “kudeta” terhadap PSSI sehingga kongres PSSI di Pekanbaru, Riau, 26 Maret silam dikelilingi puluhan tentara, di luar polisi umum dan Brigade Mobil Polri.
Kongres tersebut dibatalkan pengurus PSSI ketika itu dan FIFA pun tidak mengakui kongres yang kemudian tetap diteruskan oleh kelompok 78 pendukung Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional (KPPN) itu.
Upaya ngotot Komite Normalisasi tersebut secara tidak langsung menunjukkan sikap apriori seolah-olah tidak ada lagi anak bangsa di luar tiga atau empat orang tersebut yang layak diusung untuk memimpin PSSI di periode mendatang.


The contents of this section are hidden for your group

Lanjutkan lah om agum!!
berjuanglah atas nama Bangsa Indonesia demi menjalankan amanah Rakyat Indonesia

Gara2 ulah Nurdin Halid, PSSI jadi kacau sekarang..

Kepala Staf TNI AD jenderal George Toisutta, pengusaha Arifin Panigoro, dan Nirwan Dermawan Bakrie

3 nama diatas punya akses dana yg besar dan kekuatan politik yg bisa mengacaukan pemilihan kemarin, benarkah demikian ?

Indonesia maju terus, jangan mundur, apapun resikonya itu jelas akibat perbuatan sekelompok orang tertentu, yng jelas2 mementingkan kepentingan golongan mereka sendiri.